Rapat koordinasi lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang dilaksanakan di Hotel Puri Bagus Candidasa - Karangasem Bali pada tanggal 21-23 Pebruari 2014 mengusung tema "Bersinergi Menyongsong Roll Out SPAN" berlangsung lebih istimewa oleh kedatangan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono yang disertai oleh Direktur Pelaksana Anggaran merangkap Plt. Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan; Bapak Haryana, Direktur Transformasi Perbendaharaan merangkap Plt. Direktur Sistem Perbendaharaan; Bapak Sudarto, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; Bapak Teguh Dwi Nugroho, Kepala Bagian Keuangan; Bapak Ahmad Juhari dan tim dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang di undang khusus oleh Bapak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali; Bapak Ida Bagus Gde Kartika Manuaba untuk dapat memberikan pencerahan mengenai informasi-informasi terkini terkait perkembangan organisasi serta isu-isu terkini tentang implementasi Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN) yang telah dilaksanakan piloting pada beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kedatangan para pejabat teras Ditjen Perbendaharaan yang telah sedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk bersua dengan keluarga besar Ditjen Perbendaharaan lingkup Kanwil Provinsi Bali memberikan motivasi yang besar kepada seluruh pegawai.
Bapak Dirjen Perbendaharaan yang dalam pengarahannya setelah acara makan malam bersama menyampaikan beberapa isu-isu terkait implementasi SPAN diantaranya hambatan-hambatan yang mungkin akan timbul selama masa piloting SPAN yang tentu membutuhkan perhatian oleh seluruh pegawai untuk tetap dalam memberikan pelayanan terbaik. Juga tentang pendelegasian beberapa fungsi Kementerian Keuangan kepada Kanwil DJPB di daerah yang menjadi pekerjaan baru seperti penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), Monitoring Perimbangan Keuangan serta Revisi DIPA sampai dengan kegiatan yang tidak efisien apabila dilakukan semua di pusat. Ditjen Perbendaharaan yang memiliki unit vertikal sampai ke tingkat kabupaten, dianggap yang paling pas untuk menjadi refresentasi dari Kementerian Keuangan di daerah.
Mengenai pekerjaan-pekerjaan baru tersebut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan untuk tidak perlu khawatir karena kantor pusat tetap akan mengawal dan membantu teman-teman di daerah dalam pelaksanaannya.
KPPN sebagai refresentasi Kementerian Keuangan di daerah diharapkan mampu mempercepat dalam proses pengambilan data maupun penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di bidang keuangan di daerah. Dan bisa memberikan gambaran kondisi riil di daerah kepada pemerintah pusat.
Pada rakor Kanwil DJPB Provinsi Bali kali ini selain membahas mengenai roll out SPAN yang menghadirkan narasumber tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan , juga membahas pencapaian kinerja dan rencana strategis masing-masing eselon III di tahun anggaran 2014. Juga diselenggarakan kegiatan rafting bertempat di Telaga Waja Karangasem yang diikuti oleh seluruh peserta rakor sebagai wahana menambah keakraban dan memupuk kerjasama tim. Bapak kepala kanwil menyampaikan bahwa KPPN yang memiliki inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan akan menjadi model pada KPPN lingkup Kanwil Provinsi Bali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar