Bandung, djbn.kemenkeu.go.id,- Proses penetapan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura sebagai kantor
berpredikat Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBK/WBBM) tahun 2015 mencapai puncaknya pada Festival
Antikorupsi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPK di Bandung
(11/12).

Zona Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) merupakan sebuah
predikat atau sebutan yang diberikan kepada instansi yang mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebelumnya, predikat WBK/WBBM juga telah diterima oleh KPPN Malang
(2013), KPPN Bangko dan KPPN Semarang II (2014).
Dalam event ini, KPPN Amlapura dari Ditjen Perbendaharaan menjadi satu-satunya wakil Kementerian Keuangan di tahun 2015 yang menerima predikat WBK, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Ditjen Perbendaharaan berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Ini merupakan bukti nyata komitmen Ditjen Perbendaharaan yang selalu mempertahankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Festival Antikorupsi 2015: “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”Dalam event ini, KPPN Amlapura dari Ditjen Perbendaharaan menjadi satu-satunya wakil Kementerian Keuangan di tahun 2015 yang menerima predikat WBK, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Ditjen Perbendaharaan berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Ini merupakan bukti nyata komitmen Ditjen Perbendaharaan yang selalu mempertahankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Festival
Antikorupsi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPK di Bandung
merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang
ke-10 pada 9 Desember lalu.
Acara ini mengambil tema “Berbagi
Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”. Melalui
acara ini diharapkan masyarakat Indonesia menyadari bahwa korupsi tidak
dapat diberantas oleh KPK sendiri, melainkan perlu peran semua lapisan
masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman
Ruki saat memberikan sambutan (10/12).

“Pemerintah juga melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik dan perijinan dalam bentuk e-government untuk meningkatkan pelayanan serta upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.” lanjut Luhut membacakan sambutan.
Dalam
Festival Antikorupsi Tahun 2015 ini, Ditjen Perbendaharaan bersama
dengan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan lainnya turut memeriahkan
acara tersebut dengan menampilkan booth di halaman Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung.
Oleh: Media Center - Humas Ditjen Perbendaharaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar